MODUL PKn KELAS 11

MODUL PKn KELAS XI

Semester Ganjil

Oleh :

Heru Budi Setyawan , A.Md

SMK INFORMATIKA PESAT

Jl.Poras No 7 Sindang Barang Loji Kota Bogor

Selamat anda telah berhasil naik kelas sebelas , semoga di kelas sebelas ini anda tambah semangat dan tambah berhasil , Amiin. Pada bab 1 ini kita akan membahas Budaya Politik dan semoga apa – apa yang kita pelajari pada bab 1 ini bermanfaat bagi kita semua , Amiin.

BAB I
BUDAYA POLITIK

Standart Kompetensi :

1. Menganalisis budaya politik di Indonesia

Kompetensi Standart :

1.1 Mendeskripsikan pengertian budaya politik

1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia

1.3 Mendeskripsikan pentingnya sosialisasi   pengembangan budaya politik

1.4 Menampilkan peran serta budaya politik partisipan

A.Pengertian Budaya Politik.

Budaya politik adalah merupakan salah satu komponen dalam sistem politik dan juga dapat dipandang sebagai suatu landasan sistem politik yang memberi jiwa atau warna sistem politik atau dengan kata lain memberikan arah pada peran peran politik yang dilakukan oleh struktur politik.berikut ini beberapa pengertian budaya politik :

1. G.A. Almond.
Budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem tersebut.

2. Marbun.
Budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang, dan budaya politik ini lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu siste politik yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakan dalam masyarakat.

3. Larry Diamond.
Budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai nilai, ide ide, sentimen dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing masing individu dalam sistem itu.

4. Mochtar Massoed.
Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

5. Powel.
Budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan,nilai nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan kecenderungan khusus serta pola pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok kelompok dalam masyarakat.

Jadi kesimpulan pengertian Budaya Politik adalah perwujudan nilai – nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat , bangsa atau Negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan politik kenegaraan .

B. PERKEMBANGAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT INDONESIA

1. Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya  politik partisipan di pihak lain.
2. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia.
3. Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia.

C.Manfaat belajar budaya politik adalah :

1.Mengetahui sikap  Warga Negara terhadap kehidupan politik

2.Mengetahui tuntutan  Warga Negara terhadap kehidupan politik

3.Mengetahui tanggapan Warga Negara terhadap kehidupan politik

4.Mengetahui dukungan Warga Negara terhadap kehidupan politik

5.Mengetahui orientasi Warga Negara terhadap kehidupan politik

6.Dapat memprediksi apakah akan terjadi perubahan kehidupan politik atau tidak

GAMBAR BUDAYA POLITIK

WACANA

Kontrak Politik Capres Siap Mundur Tak Realistis

Taufik Hidayat - Okezone

Sabtu, 13 Juni 2009 10:30 wib

JAKARTA - Klausul siap mundur dari jabatan dalam kontrak politik capres dan cawapres dinilai sangat tidak realistis. Sebab ada mekanisme politik yang harus dipenuhi agar seorang presiden atau wakil presiden melepaskan jabatannya.

Budaya politik Indonesia pun hingga kini belum mengenal istilah mengundurkan diri secara sukarela. Di sisi lain, embel-embel siap mundur senantiasa menyertai janji-janji politik yang diberikan kepada publik.

"Fakta di lapangan, mundur itu tidak gambang. Berdasarkan mekanisme politik ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendesak seorang presiden mundur dari jabatannya," terang pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung Saiful Muchtadi dalam diskusi bertema Kontrak Politik Capres di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (13/6/2009).

Saiful berharap agar para capres serius dengan poin siap mundur dalam kontrak politiknya dan tidak menjadikan hal itu sekadar cara menarik simpati dari para pemilih. Pasalnya kecenderungan yang ada kontrak politik hanya dijadikan alat untuk memoles elektabilitas para kandidat. "Karena itu, mekanisme untuk menagih janji dalam kontrak politik juga harus diperjelas," ungkapnya.

Seperti diketahui, kubu Mega-Pro telah membuat kontrak politik untuk mencabut outsourcing dan badan hukum perguruan tinggi. Jika pasangan yang diusung PDIP dan Gerindra itu terpilih dan janji di atas tak dipenuhi, maka Megawati dan Prabowo siap mundur dari jabatannya.

Adapun kubu JK-Wiranto dan SBY-Boediono dalam kontrak politiknya yang disodorkan kepada publik tidak menyertakan kesanggupan siap mundur apabila janji-janji politiknya tak dipenuhi. 

TUGAS  SOSIODRAMA

Petunjuk tugas adalah sebagai berikut

1. Buat 3 regu tiap klas , tiap regu dengan anggota 8 – 10 siswa

2. Regu 1 memerankan JK ( Yusuf Kalla ) dan Wiranto

3. Regu 2 memerankan SBY ( Susilo Bambang Yudoyuno ) dan Budiono

4. Regu 3 memerankan Megawati dan Prabowo Subianto

5. Tiap regu memilih Capres dan Cawapres dan yang lainnya menjadi pendukungnya

OK selamat bekerja dengan penuh keikhlasan dan semangat , siapa tahu diantara kalian ada yang jadi Kades , Camat , Bupati / Walikota , Gubernur , Wapres bahkan Presiden ( semua bisa mungkin ) ini ajang untuk  latihan , minimal kita semua menjadi Pemimpin  bagi diri kita sendiri yang kelak nanti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Yang Maha Kuasa .

OK Bror salam kompak selalu

D. Tipe tipe Budaya Politik

Budaya politik memiliki beberapa tipe antara lain sebagai berikut :

1. Budaya Politik Parokial ( Parochial Political Culture ).

Budaya politik ini terbatas pada stu wilayah yang ruang lingkupnya kecil dan sempit dan biasanya terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana. Di dalam masyarakat yang seperti ini spesialisasi sangat kecil dan belum banyak berkembang. Masyarakat yang seperti ini orang orangnya sama sekali tidak menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat tersebut banyak warganya yang buta huruf dan tinggal di tempet tempat yang terpencil. 

2. Budaya Politik Subjek ( Subject Political Culture ).

Menurut Mochtar Masoed budaya politik subjek ini lebih menunjuk pada orang orang yang secara pasif patuh pada pejabat pejabat pemerintah dan undang undang, tetapi mereka tidak melibatkan diri dalam politik atau memberikan suara dalam pemilihan.

 
3. Budaya Politik Partisipan ( Participant Political Culture ).

Budaya politik partisipan ini adalah suatu bentuk budaya dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik ini ditandai dengan adanya kesadaran masyarakat yang turut aktif dalam kehidupan politik.

E. Pengertian Sosialisasi Politik.

Pengertian sisialisasi politik banyak sekali tokoh yang memberikan definisinya, berikut pengertian sosialisasi politik menurut beberapa tokoh :

1. Kenneth P. Langton.
Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya, dengan memberikan penekanan pada cara masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.

2. G.A. Almond.
Sosialisasi politik merupakan proses dimana sikap sikap politik dan pola pola tingkah laku politik diperoleh dan dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan dasar dasar politik dan keyakinan keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

3. Richard E. Dawson.
Sosialisasi politik dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai nilai dan pandangan pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara yang baru dan mereka yang menginjak dewasa

4. Dennis Kavanagh.
Sosialisasi politik merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.

5. Ramlan Surbakti.
Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. 

F. Fungsi Sosialisasi Politik.

Karena sosilisasi politik merupakan suatu cara dalam mengembangkan dan menginformasikan politik maka fungsi yang paling mendasar dari sosialisasi politik ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pebelajaran bagi masyarakat agar mereka paham dan mengetahui secara benar tentang apa yang ada dalam politik, dengan adanya inforasi yang benar maka kelak akan tercipta suatu masyarakat yang anggota anggotanya mempunyai pegetahuan politik yang baik dan diharapkan dengan mempunyai pengetahuan tersebut mereka dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan kegaiatan politik sehingga mereka tidak pasif terhadap kondisi politik negaranya.

G. Mekanisme Sosialisasi Politik.

Di dalam fungsi sosialisasi politik bagi masyarakat dapat mentransmisikn kebudayaan politik suatu bangsa dari generasi tua kepada generasi muda dan juga sebagai sarana memelihara budaya politik dari bangsa itu sendiri. Dalam rangka untuk mencapai hal tersebut maka dalam rangka sosialisasi politik tersebut maka dibutuhkan sarana sarana pendukung sosialisasi yang antara lain sebagai berikut :

1. Keluarga.
Kelurga merupakan unit yang paling kecil dalam masyarakat dan disinilah seorang individu berhadapan langsung.di dalam keluarga inilah terjadi pembentukan nilai nilai politik, orang tua akan mendidik anaknya dengan menanamkan kaidah kaidah, nilai nilai, serta keyakinan politiknya kepada anaknya, misalnya anak diajak dalam pengambilan suatu keputusan dalam rapat keluarga, dengan pengalaman ini maka anak dapat meningkatkan kompetensi politik bagi anak.

2. Sekolah.
Sekolah merupakan tempat pendidikan jadi tidak megherankan jika sekolah dapat memberikan pandangan pandangan kongkret tentang politik dan segala hal tentang politik karena sekolah memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang dunia politik. Selain itu sekolah juga dapat membangun kesadaran kepada generasi muda mengenai arti penting hidup bernegara dan cinta terhadap tanah air, misalnya dari pelajaran kewarganegaraan.

3. Kelompok Pergaulan.
Kelompok pergaulan dapat menjadi sarana sosialisasi politik karena dalam kelompok pergaulan seorang anak akan bertemu dengan orang lain yang masing masing memiliki kedudukan yang relatif sama dan memiliki ikatan yang erat pula. Dengan adanya hal ini maka suat saat mereka akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang keudian mereka musyawarahkan, dari proses tersebut maka seorang anak akan dapat belajar menghargai pendapat oarang lain dan juga akan menyesuikan pendapatnya dengan pendapat oarang lain. Jadi didalam kelompok ini mereka dapat saling bertukar pendapat dan dapat mengikuti peristiwa peristiwa politik yang memungkinkan mereka tertarik pada politik. 

4. Tempat Kerja.
Organisasi formal maupun nonformal serta organisasi politik terbentuk atas dasar pekerjaan,oleh sebab itu tempat kerja juga merupakan tempat sosialisasi politik. Bagi para anggota tepat kerja merupakan tempat yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan politik. Karena secara tidak langsung para anggotanya dapat belajar bagaimana cara cara berorganisasi dengan bekal pengalaman ini maka para anggotanya tidak sungkan sungkan untuk bergabung dengan organisasi politik. Misalnya kaum buruh yang bergabung dengan serikat buruh dan berdemonstrasi dari pengalaman tersebut seorang buruh dapat mengerti tentang berpolitik.

5. Media Massa.
Media massa merupakan saran yang paling efektif karena media massa dapat memberikan banyak informasi bagi masyarakat luas termasuk politik baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Selain itu media massa juga merupakan sarana yang ampuh untuk membentuk sikap sikap dan keyakinan politik dan melalui media ini suatu ideologi dapat ditanamkan kepada masyarakat dan kebijakan kebijakan politik negara dapat disampaikan kepada rakyt melalui media ini.

6. Kontak kontak Politik Langsung.
Kontak kontak politik langsung yang dimaksud adalah pengalam nyata terlibat dalam politik entah sebagai pejabat pemerintah,pengurus partai ataupun yang lainnya entah bersifat positif atau negatif hal ini juga akan dapat merubah pemikiran dan keyakinan politik seseorang.

MATERI PENGAYAAN

BUDAYA POLITIK DAN PERAN PEMUDA

           Kehancuran bangsa dan penjajahan baru tidak akan datang pada kita kecuali jika kita membiarkan bencana dan penjarah terus datang tanpa tindakan dan solusi yang kongkret.

           Perubahan tidak boleh berhenti , berhentinya perubahan adalah penghianatan terhadap nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan.Menghentikan roda perubahan adalah kemunduran peradaban manusia.dan kemerdekaan Indonesia adalah pilihan perubahan bagi tegaknya nilai-nilai kemerdekaan,kemanusiaan,dan kemajuan peradaban bangsa dan Negara.

           Kini cita-cita kemerdekaan 1945 hanyalah mimpi belaka.kehancuran Negara dan bangsa ini begitu sistemis dan fundamental.Perilaku politik belah bambu, monopoli ekonomi,kekuasaan yang peragu dan otoriter.ketidak pastian hukum dan lain sebagainya adalah warisan bangsa penjajah yang telah melemahkan daya bangsa secara kolektif ditengah  persaingan dengan bangsa-bangsa lain. Menyadari beratnya tantangan bangsa dalam mewujudkan peradaban Indonesia yang egaliter,demokratis,dan berkeadilan maka kaum muda Indonesia mengeluarkan pokok-pokok program revolusi yang menjadi dasar konstruksi Indonesia masa depan yang di cita-cita kan , yaitu :

1.   Marebut wacana kepemimpinan,wacana masa depan dan praktik ketata negaraan yang lebih bermartabat

2.    Menata ulang cita-cita masa depan bangsa sebagai realisasi dari Negara yang plural demokratis.

3.   Merekonstruksi baru sebagai katartis dan arena yang membebaskan dengan melibatkan seluruh element masyarakat

4.   Menyelenggarakan  “keadilan untuk semua” sebagai realisasi dari pesan dasar bangsa Negara hukum.

5.  Redistribusi kekayaan alam, kekayaan intelektual ,kekayaan moral,sebagai cita-cita bagi pencapaian masyarakan Negara sejahtera.

6.   Mentradisikan perbedaan (bhineka) memupuk oposisi,membagi kekuasaan,melancarkan masyarakat yang aktik dan partisipatif

 Kesemua itu dapat direncanakan,dicapai ,dan diulai dengan melaksanakan kepemimpinan kaum muda yang memiliki prinsip-prinsip perjuangan dalam enam hal penting:

1.   Kami merealisaikan ideology “lkeindonesiaan yang demokratik dan kerakyatan(idemkra)

2.   Menciptakan sebuah “consensus social yang demokratis dengan melibatkan seluruh warga Negara untuk membangun konstitusi yang adil berdasarkan law governed state yang bersendikan keadilan.

3.   Membentuk kepemimpinan nasional yang demokratis

4.   Pembangunan pertanian dan industrialisasi nasional tanpa ketergantungan terhadap Negara lain.

5.   Mentradisikan budaya sipil martabatif,demokratis kerakyatan,dan ilmiah.

6.  Beradu argument,menciptakan paradigma menyosialisasikan visi kaum muda bukanlah gerakan yang omomg kosong.       

                        Sulit memang mengharapkan  munculnya pemimpin baru diera reformasi karena lengsernya soeharto pada 21 mei 1998 tidak dengan sendirinya menyebabkan hilangna budaya politik.transisi dari rezim orde baru yang korup dan otoriter menuju Negara demokrasi tidaklah berjalan dengan mudah.pada dasarnya tidak pernah terjadi pergantian rezim di Indonesia ,sebab yang terjadi hanyalah sekedar transplacement rezim dimana secara fisik mantan pejabat-pejabat dan para politisi masa lalu

            Dalam baru-baru ini kita melewati hari sumpah pemuda, Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 oktober 1928 Bangsa Indonesia dilahirkan, oleh karena itu seharusnya seluruh rakyat Indonesia memperingati momentum 28 oktober sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia, proses kelahiran Bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu untuk membulatkan tekad demi Mengangkat Harkat dan Martabat Hidup Orang Indonesia Asli, tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian yaitu pada 17 Agustus 1945.

Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Yamin.walau ada dari sebagian dari pemuda itu sendiri tidak tahu akan sumpah pemuda.maka

            Nilai dan sikap positip seperti di atas yang ada pada setiap pribadi manusia Indonesia harus terus dibangkitkan dan tetap menyala-nyala dalam memperjuangkan kebangkitan nasional Indonesia kedua, tanpa itu semua kebangkitan nasional seperti tubuh tanpa ruh.

Untuk menumbuh-kembangkan nilai-nilai dan sikap postip dalam kehidupan sehari-hari tidaklah semudah membalikan telapak tangan, harus diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Oleh karena itu sistem pendidikan yang baik dan sarana penunjangnya harus dijadikan langkah strategis kebangkitan nasional kedua.

Pendidikan yang mengajarkan nilai dan sikap yang baik akan menstimulus peserta didik untuk berlaku cinta kepada tanah airnya dan sesamanya serta mengajak bangsanya pada kehidupan yang lebih baik. Mewujudkan kehidupan yang lebih baik adalah bentuk kebangkitan nasional, yang tentunya harus selalu ditingkatkan sampai kepada tingkat dimana kehidupan bangsa Indonesia layak dijadikan contoh bagi bangsa lain.

Sistem pendidikan yang baik tidak sekedar mencetak peserta didik menjadi pandai atau mencetak tenaga kerja ahli atau trampil. Sistem pendidikan yang baik adalah menjadikan peserta didik menjadi dirinya yang diarahkan agar memahami fungsi dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehinga menjadi kader dan pemimpin bangsa yang mumpuni.

Siap menjadi kader dan pemimpin bangsa adalah sikap terbaik dari peserta didik sebagai awal bagi kebangkitan nasional sekaligus indikator keberhasilan pendidikan di Indonesia. Dengan siap menjadi pemimpin bangsa berarti peserta didik akan mempersiapkan diri untuk mewujudkannya dengan nilai-nilai dan sikap positip lainnya.

BONUS BROR…… ( Tugas Pengayaan )

Bukan bonus Lebaran lho ! , tapi bonus nilai ( tambahna nilai ) he…he….

Gimana caranya , gampang sekali yaitu anda cukup membuat makalah minimal satu halaman di ketik rapi dengan tema “ Sumpah Pemuda “   Ok bukan Sumpah Pocong   ih serem……tatut…   Selamat bekerja jangan lewatkan tiap detik , menit , jam , dan hari dengan pekerjaan yang sia – sia , makanya buruan kerjain tugas PKn ini .

Ok   SMK Informatika Pesat ……..BISA ( InsyaAllah )

BAB II

BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI

Standar Kompetensi

Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

Kompetensi Dasar

2.1  Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi

2.2  Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani 

2.3  Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi

2.4  Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

A. Pengertian Budaya Demokrasi.

Budaya demokrasi adalah pola pola sikap dan orientasi politik yang bersumber dari nilai nilai dasar demokrasi dan yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari sistem politik demokrasi. Sedangkn inti dari budaya demokrasi ini adalah kerjasama, saling percaya, menghargai keanekaragaman, toleransi, kesederajatan, dan kompromi.

B. Unsur unsur Budaya Demokrasi.

Unsur unsur budaya demokrasi ada beberapa hal yang antara lain yaitu sebagai berikut :

1. Kebebasan.
Kebebasan bukan merupakan keleluasaan untuk melakukan segala hal tanpa batas tetapi kebebasan adalah keleluasaan untuk membuat pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun, karena nilai demokrasi merupakan pedoman kebebasan untuk prilaku rakyat yang berdaulat.

2. Persamaan.
Tuhan menciptakan manusia sebagai pribadi yang unik, namun dalam demokrasi berpandangan bahwa manusia yang berbeda beda itu pada hakekatnya sama sederajat. Demokrasi tidak berpendirian bahwa manusia itu semuanya sama, melainkan berbeda satu sama lainnya, tetapi didepan Allah tetap sama. Sebagai nilai persamaan dalam berprilaku sebagai rakyat yang berdaulat adalah kita sebagai manusia harus mampu menghargai harkat dan martabat sesama manusia.

3. Solidaritas.
Solidaritas adalah kesediaan untuk memperhatikan kepentingan dan bekerja sama dengan orang lain dalam hal ini manusia sama sama memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kepentingan pihak lain. Sebagai nilai solidaritas dapat menumbuhkan sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama diatas kepentingan pribadi.

4. Toleransi.
Toleransi adalah sikap dimana kita sebagai manusia hendaknya toleran yang berarti bahwa kita harus menghargai pendapat, kepercayaan, pandangan, kebiasaan, kelakuan, dsb. Kerena setiap manusia meiliki hal tersebut yang kadang kala berbeda dengan yang kita miliki. Selain itu toleransi dapat mendorong tumbuhnya sikap toleran terhadap keanekaragaman.

5. Menghormati Kejujuran.
Kejujuran adalah keterbukaan untuk meyatakan kebenaran. Kejujuran diperlukan agar hubungan antar pihak berjalan dengan baik tidak menimbulkan benih benih konflik. Sebagai nilai penghormatan kejujuran akan menubuhkan integritas diri, disiplin, dan kesetiaan pada aturan aturan, sikap ini diperlukan dalam memelihara pemerintahan demokratis.

6. Menghormati Penalaran.
Penalaran adalah penjelasan mengapa seseorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, menuntut hal serupa pada orang lain, kebiasaan untuk eberikan penalaran akan menumbuhkan kesadaran bahwa banyak alternatif sumber informasi dan ada banyak kemungkinan untuk mencapai tujuan. Sebagai nilai penalaran dapat mendorong tumbuhnya ketebukaan pemikiran sosial dan politik.

7. Keadaban.
Keadaban adalah tingginya tingkat kecerdasan lahir batin. Perilaku yang beradab adalah perilaku yang mencerminkan perhormatan dan mempertimbangkan kehadiran pihak lain sebagaimana tercermin dalam sopan santun dalam bertindak. Oleh sebab itu keadaban ini dijadikan pedoman dala berprilaku sebagai warga negara yang demokrasi dan santun. Berdasar pada nilai nilai ini masyarakat pendukung demokrasi mengembangkan budaya politiknya.

Nilai nilai tersebut kemudian dijabarkan dalam kehidupan politik seperti nilai nilai yang diungkapkan oleh Henry B. Mayo, nilai nilai tersebut seperti berikut :

1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
 2.Menjamin terselenggranya perubahan masyarakat secara damai.
 3.Mentelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan periodik.
 4.Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimum.
 5.Mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman.
 6.Menjamin tegaknya keadilan.

C. Masyarakat Madani.

menurut A.S. Hikam masyarakat madani adalah masyarakat yang wilayah sosialnya terorganissi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasebadaan, kewadayaan, kemandirian, tinggi terhadap negara dan keterkaitan dengan norma norma dan nilai nilai hukum yang diikuti oleh warga negara.

D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia.

1. Demokrasi Masa Orde Lama.

a. Demokrasi Parlementer pada masa RIS dan berlakunya UUDS 1950.

Cara kerja sistem demokrasi parlementer ini adalah sebagai berikut :

1. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR yang dibentuk melalui pemilu multipartai.
2. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan

    bertanggung jawab pada DPR.
 3.Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana

    menteri.
 4.Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
 5.DPR dapat memberi mosi tidak percaya jika kabinet dalam kinerjanya kurang baik.

 6.Jika kabinet bubar maka presiden akan menunjvuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet

    yang baru.
 7.Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi pada kabinet yang baru maka DPR dibubarkan

    dan diadakan pemilu.

Kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer antara lain yaitu :

1. Rata rata kabinet berusia pendek ( terjadi krisis kabinet ) sehingga program jangka panjang

    tidak terlaksana.
 2.Terjadinya hubungan yang tidak harmonis dalam tubuh ABRI sebagan condong kepada

    kabinet Wilopo dan sebagian lagi condong kepada presiden.
 3.Terjadi perdebatan antara Soekarno dengan tokoh masyumi masalah penggantin Pancasila.
 4.Masa kampanye yang terlalu panjang sehingga dalam masyarakat terjadi ketegangan.
 5.Kebijakan perdana menteri cenderung menguntungkan kepentingan partainya sendiri.
 6.Pemerintah pusat mendapat tantangan dari daerah yang terwujud dalam beberapa

    pemberontakan.

Kelebihan dalam pelaksanaan demokrasi parlementer.

 1.Badan pengadilan menikmati kebebasan dalam menjalankn fungsinya.
 2.DPR dapat berfungsi dengan baik.
 3.Pers bebas sehigga banyak variasi isi media massa.
 4.Pemerintah berhasil melaksanakan program di bidang pendidikan, ekonomi dan

    mengendalikan inflasi.
 5.Jumlah sekolah bertambah banyak.
 6.Kabinet dan ABRI berhasil mengatasi pemberontakan.
 7.Sedikit sekali terjadi keteganga diantara umat beragama.
 8. Minoritas cina mendapat perlindungan dari pemerintah.


 b.Demokrasi Terpimpin 5 Juli 1959-1966.

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang segala kebijakan pemerintah berada di tangan presiden.

Secara teori demokrasi ini adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. pada masa pelaksanaan demokrsi ini Indonesia bentuk negaranya adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.

 Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini ternyata banyak penyelewengan.

 Penyelewengan itu tampak pada hal hal berikut ini :

1. Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, presiden kadang kala mencampuri   

    urusan kehakiman.
2. Pengekangan hak hak asasi warga negara di bidang politik dala hal berserikat dan berkumpul,  

    bahkan dalam bidang pers juga da pembatasan sehingga pers mengalami kemunduran.
3. Pelampauan batas wewenang, presiden sering membuat suatu keputusan yang melebihi dari  

    kewenangannya.
 4.Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional,adalah lembaga diluar dari lembaga

    perintahan tetapi kedudukannya sama dengan lembaga pemeritah.
5. Pengutamaan fungsi pimpinan, dalam hal ini presiden memegang peran tertinggi dalam   

    pemerintahan yang kadang kala melebihi dari batas kewenangannya. 

2. Demokrasi Masa Orde Baru.

Kehidupan politik pada masa orde baru ini jika dibandingkan dengan orde lama ternyata lebih buruk lagi hal itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut ini :

1. Pembatasan hak hak politik rakyat, jumlah partai plitik dibatasi menjadi 3 parpol.
2. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden, walaupun secara formal kekusaan dibagi bagi tetapi  

    dalam prekteknya kekuasaan tetap terpusat pada diri presiden.
3. Pemilu yang tidak demokratis aparat peerintahan dan keamanan berusaha melakukan   

    kecurangan agar golkar menang pemilu.

 Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional yang berfungsi mengamankan pihak pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa.

3. Demokrasi Masa Reformasi.

Demokrasi pada masa reformasi ini telah mengalami suatu perubahan yang mengarah lebih baik lagi daripada masa orde baru hal itu bisa dilihat dari siste pemerintahannya, pemilunya,dan mekanisme dalam pemilu juga lebih baik lagi

E. Pemilu.

1. Fungsi Pemilu.

1. Sebagai sarana memilih pejabat publik ( Pembentukan pemerintahan ).
 2.Sebagai sarana pertanggungjawaban pejabat publik.
 3.Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.

2. Ciri ciri Pemilu Demokratis.

 1.Hak pilih umum, hak pilih aktif dan pasif diberikan kepada warga negara dewasa tanpa

    diskriminasi.
 2.Kesetaraan bobot suara antara jumlah pemilih dengan jumlah kursi di parlemen.
 3.Tersedianya pilihan yang signifikan misalnya tentang jumlah calon yang sudah pasti lebih dari

    satu.
 4.Kebebasan nominasi rakyat bebas menominasikan wakil rakyat yng akan dipilih dalam

    pemilu.
 5.Persamaan hak kampanye, masing masing partai peserta pemilu memiliki hak yang sama

   dalam kampenye hal itu bisa dilihat semua parpol memperoleh jatah yang sama antara yang  

    satu dengan yang lainnya.
6. Kebebasan dalam memberikan suara, dalam hal ini rakyat memperoleh jaminan kebebasan

    untuk memilih wakilnya tanpa ada paksaan dan ancaman.
7. Kejujuran dalam penghitungan suara.
8. Penyelenggaraan pemilu secara berkala atau periodik.

Tugas Praktek Pemilu

Sekarang kita praktek Pemilu dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1.Bentuk KPU yang terdiri dari ketua , sekretaris dan 2 anggota

2.Bentuk Panwaslu yang terdiri dari ketua , sekretaris dan 2 anggota

3.Tunjuk 3 kandidat calon ketua kelas semester 2

4. Siswa yang lain menjadi pemilih

5. Ok selamat bekerja

MATERI PENGAYAAN

Politik Berbiaya Tinggi (High-Cost Politics)

                               Oleh:Nurani Soyomukti*)

Politik berbiaya tinggi adalah fakta yang kita jumpai hari-hari ini. Dari hari ke hari biayanya kian meninggi. Bahkan lebih rendah dari harga diri. Dan ia menggambarkan budaya politik yang bukan lagi parokial, tetapi mendekati politik terkomodifikasi yang mencerminkan semakin canggihnya kapitalisme (pasar bebas) beroperasi.

Dulu politik adalah masalah partisipasi dan ideologi. Setiap kekuatan politik (partai dan organisasi masyarakat) menunjukkan eksistensinya dalam politik dengan tujuan ideologis yang tak diremehkan dengan tujuan pragmatis seperti uang dan jabatan. Di jaman pergerakan, masing-masing tokoh yang mewakili berbagai kekuatan politik berdebat soal cita-cita dan ide-ide untuk menciptakan masyarakat yang dianggapnya baik. Debat dalam PPKI dan BPUPKI seputar kemerdekaan tahun 1945 menunjukkan bahwa masing-masing tokoh sama-sama merasionalisasi pemikiran dan ideologinya.

Demikian juga pada pemilu pertamakali pada tahun 1955. Masing-masing partai politik melibatkan massa bukan dengan sogokan kaos partai, uang, atau barang-barang yang menghalangi orang untuk berpikir dalam berpolitik lainnya. Pemilu 1955 adalah pemilu yang paling demokratis dalam sejarah politik di Indonesia. Partisipasinya benar-benar ’sehat’ dan bahkan bersih dari ’konflik’ yang membahayakan.

Masing-masing partai memiliki massa yang militan dan mereka memilih bukan karena sogokan-sogokan material. Artinya kesadaran yang tercipta bukanlah kesadaran ’cekak’ atau sempit. Terlalu mudah untuk mengajak orang untuk memilih atau nyoblos. Biaya yang dikeluarkan untuk politik juga tak banyak, artinya politik diselenggarakan secara irit.
Hal itu jauh berbeda dengan sekarang. Setiap ada pemilu, isu golput pasti muncul. Belakangan, nampaknya tokoh-tokoh politik dan partai politik juga akan kesulitan untuk mengajak orang untuk milih. Banyak yang apatis dengan politik.

”Politik? Ah, tai kucing!” Politik tak ada kaitannya dengan nasib rakyat. Politik hanyalah ajang bagi para elit untuk berebut kekuasaan dan, nyatanya, kekuasaan itu tak pernah nyambung dengan keinginan rakyat untuk melihat perubahan demi kesejahteraan dirinya.

Pada akhirnya, elit juga tahu bahwa rakyat juga kian malas untuk berpolitik karena politik dianggap tak ada kaitan dengan nasibnya. Apatisme dan keacuhan rakyat terhadap moment-moment politik tersebut tentunya akan merepotkan para elit yang menginginkan basa-basi ritualitas politik tiap lima tahun sekali—entah pemilihan umum tingkat nasional (pemilu) ataupun tingkat daerah (pilkadal). Kalau banyak rakyat tak milih, tak akan ada legitimasi bagi proses pemilihan, artinya tak ada legitimasi bagi proses berebut kekuasaan.

Ibaratnya rakyat sudah bosan dengan politik, mereka akan terus dilibatkan dengan berbagai cara dan upaya, agar rakyat berpartisipasi. Dan makna partisipasi, sayangnya, hanya berupa nyoblos ataupun berkerumun ketika ada kampanye dengan suguhan hiburan musik pop dan dangdut. Partisipasi politik di masa kampanye yang terjadi hanya karena ingin mendapatkan hiburan di depan panggung di mana artis terkenal didatangkan. Partisipasi hanya dengan mencoblos gambar partai atau calon presiden atau kepala daerah.

Dari sinilah asal-muasal terjadinya politik biaya tinggi (high-cost politics): yaitu ketika massa rakyat semakin apatis dan malas berpolitik, maka pada saat itulah para elit yang sedang berebut jabatan/kekuasaan harus mengeluarkan banyak biaya agar mereka mau ikut dalam proyek politik orang-orang elit. Jadi, biaya banyak dikeluarkan untuk membiayai mobilisasi dan partisipasi.

Ibaratnya, meskipun rakyat bersembunyi di lubang semut atau di dalam got-got, para elit akan tetap mencari-cari mereka. Partisipasi politik dirangsang dengan berbagai cara, yang paling efektif adalah dengan memberi imbalan agar mereka terlibat. Hal ini berlaku bukan hanya dalam kasus membayar massa Rp 10 ribu atau 20 ribu agar mau menghadiri calon A atau B, tetapi juga terjadi dalam menyiapkan struktur organisasi atau pembangunan partai.

Ada partai yang didirikan dengan memberikan uang pada siapa saja yang mau menjadi pengurus, dengan dibiayai pula biaya sewa atau beli rumah untuk kantor (sekretariat) partai di tingkat cabang hingga ranting. Ada yang lebih lucu lagi, ada partai politik yang didirikan dengan memberikan jaminan asuransi bagi siapa saja yang mau menjadi pengurusnya.

Membuat kaos partai dan kaos bergambar calon yang akan dipilih dengan jumlah yang besar adalh suatu hal yang sudah biasa. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin banyak pula kaos yang diberikan dan dipakai orang-orang. Tak mungkin kaos itu ditolak oleh kalangan rakyat kecil, karena untuk membeli kaos atau baju mereka kesulitan atau harus mengurangi jatah makan sehari-hari. Makanya, memberi kaos partai atau kaos bergambar calon adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh kekuatan politik yang ingin menang. Semakin uang yang dikeluarkan untuk membeli kaos, bendera, banner dan atribut-atribut, maka partainya akan nampak di mana-mana.

Dalam situasi kesadaran politik Indonesia yang kosong, yang nampak banyaklah yang biasanya akan diikuti karena politik rakyat miskin yang (di)bodoh(i) adalah politik ”manut grubyuk”.

Mendekati pemilu 2009, nampaknya budaya politik yang sama telah, sedang, dan akan terjadi. Apakah Anda akan membiarkan kesadaran rakyat teracuni dengan politik komersialisasi para elit? Ataukah Anda akan mengeluarkan sikap golput dan menyerukannya ke orang lain satu demi satu atau mengorganisir kampanye golput seperti aksi demonstrasi tutup mulut dengan membawa poster bertuliskan ”Ayo Kita Golput!” atau dengan merangkul orang-orang membikin pers release mengajak golput?

Silahkan Anda mengambil tindakan dan taktik untuk merespon situasi politik palsu ini. Tapi saya yakin, Anda akan memilih yang terbaik. Jadi pikirkanlah secara serius tindakan dan kegiatan yang paling efektif, alangkah baik jika didiskusikan bersama untuk menghasilkan keputusan yang baik, bertanggungjawab, dan berguna bagi demokrasi yang berpihak bagi rakyat kita!

OK Pingin dapat tambahan nilai ……..gampang caranya!

Anda cukup membuat makalah ilmiah dengan tema “ Politik Berbiaya Rendah / Murah “

Ketentuan tugas sama seperti tugas pengayaan pertama

BAB III
KETERBUKAN DAN KEADILAN

Standar Kompetensi

Menampilkan sikap  keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kompetensi Dasar

3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan  keadilan dalam kehidupan    

       berbangsa dan bernegara

3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan

3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan   keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

A. Pengertian Keterbukaan.

Keterbukaan atau transparansi adalah sesuatu yang menunjuk pada pada suatu tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.

Berkaitan dengan pemerintahan keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan adalah salah satu prinsip dari Good Governance, dan banyak negara demokratis yang ingin berusaha mewujudkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka seperti dalam prinsip good governance.berikut ini ada sembilan prinsip good governance yaitu  :

1. Partisipasi Masyarakat.
2. Tegaknya Supremasi Hukum.
3. Keterbukaan.
4. Peduli pada Stakeholder.
5. Berorientasi pada Konsensus.
6. Kesetaraan.
7. Efektifitas dan Efisiensi.
8. Akuntabilitas.
9. Visi Strategis.

Pada negara negara demokrasi sering kali menerapkan prinsip prinsip keterbukaan karena keterbukaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu negara hal itu disebabkan karena, pertama, kekuasaan sering kali diselewengkan oleh si pemegang kekuasaan yaitu pemerintah, kedua, dasar penyelenggaraan pemerintahan yaitu atas dasar dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat jadi rakyatlah yang mempunyai kedaulatan dan mereka tidak menginginkan dirugikan oleh pemerintah yang diserahi kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, ketiga, keterbukaan adalah akses bebas bagi setiap warga negara terhadap sumber informasi dalam hal ini warga negara berhak mengetahui apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan

B. Ciri ciri Keterbukaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.

2. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
 3.Terbukanya rapat rapat pemerintah bagi publik dan pers.
 4.Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah.

C. Pengertian Keadilan.

1. Aristoteles. ( Menurut Aristoteles keadilan ada 4 ) yaitu :

A. Keadilan Komutatif.
Adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa – jasa seseorang.

B. Keadilan Distributif.
Adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian jasa dan kemakmuran menurut kemampuan kerja

C.Keadilan Kodrat Alam

Adalah keadilan yang berhubungan dengan sumber hukum alam

D.Keadilan Konvensional

Adalah keadilan yang mengikat Warga Negara sebab keadilan tersebut didekritkan melalui suatu kekuasaan

2. Ulpianus.
Keadilan adalah memberikansesuatu yang tetap kepada orang lain sesuai dengan haknya.

3. Pieper.
Keadilan adalah sikap yang didasarkan pada kehendak yang tetap untuk mengakui hak masing masing orang.

4. Franz Magnis Suseno.
Keadilan adalah keadaan antar manusia dimana semua diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing masing.

5. Prof . Notonegoro

Keadilan Legalitas adalah keadilan hukum

6. Thomas Hobbes

Keadilan adalah apabila perjanjian yang sudah dibuat ditaati

D. Macam Macam Keadilan.

1. Keadilan Komutatif.
Adalah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa – jasa seseorang.

2. Keadilan Distributif.
Adalah keadilan yang berhubungan dengan pembagian jasa dan kemakmuran menurut kemampuan kerja

3. Keadilan Legal.
Adalah keadilan yang berdasarkan undang undang , yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat.

4. Keadilan Vindikatif.
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing masing orang hukuman atau denda yang sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5. Keadilan Kreatif.
Adalah keadilan yang memberikan kepada masing masing orang bagiannya yaitu berupa kebebasan untuk mencipta dengan kreativitas yang dimilikinya. 

6. Keadilan Protektif.
Adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi pribadi yang ada dalam masyarakat yang berupa keamanan, dan kehidupan dari adanya tindakan sewenang wenang.

E. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak terbuka.

Pemerintahan yang tidak terbuka kadang kala akan menjatuhkan pemerintahan itu sendiri, oleh sebab itu pemerintahan yang demokratis haruslah diselenggarakan secara terbuka. Jika tidak maka akan menyebabkan apa yang dinamakan dengan korupsi politik yang dapat membawa akibat krisis di berbagai bidang kehidupan, misalnya :

1. Bidang Politik.
Lembaga lembaga politik seperti eksekutif,legisltif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal bahkan kadang kala kebijakan kebijakan yang mereka keluarkan tidak berpihak pada kepentingan umum dan bahkan lebih menguntungkan kepentingan mereka dan kelopoknya.

2. Bidang Ekonomi.
Berbagai kegiatan ekonomi terutama yang bersinggungan dengan birokrasi selalu diwarnai dengan kolusi sehingga akibatnya ekonomi menjadi berbelit belit dan menjadikan para investor enggan berinvestasi.

3. Bidang Sosial Budaya dan Agama.
Kehidupan sosial budaya diwarnai dengan pendewaan materi dan budaya konsumtif. Para pejabat pemerintah lebih banyak menumpuk kekayaan sebesar besarnya tanpa peduli dengan moral dan etika

.                                      
4. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
Dalam bidang ini terjadi ketertinggalan profesinalitas aparat yang artinya kemampuan aparat tidak sesuai dengan tuntutan perubahan jaman, sehingga tidak mampu mendeteksi dini tentang gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi di dalam masyarakat.

TUGAS DISKUSI

Dengan Tema “ Memberantas Korupsi Di Indonesia “

1. Buat kelompok maksimal 5 siswa yang terdiri dari ( ketua , sekretaris dan anggota )

2. Kemudian buat secara kelompok makalah dengan tema di atas

3. Tiap regu mempresentasikan di depan kelas

4. Selamat bekerja semoga anda diberi kemudahan dan menjadi calon pemimpin , Amiin .

EVALUASI

Pilih satu jawaban yang paling benar .

1.    Kebenaran perlu ditegakkan dengan tujuan ...

A.    menjamin keselarasan, ketentraman, dan kesejahteraan

B.    meningkatkan gengsi di hadapan masyarakat

C.   mendapat pujian dari orang lain

D.   meningkatkan perintah atasan

E.    meningkatkan keamanan keadilan

2.    Perbuatan yang mencerminkan adanya kesadaran hukum adalah ...

A.    melaksanakan penataran secara bersama

B.    membayar pajak tepat pada waktunya

C.   menolong korban kecelakaan lalu lintas

D.   menyumbangkan dana untuk pembangunan jalan

E.    menyantuni fakir miskin

3.    Setiap orang berhak menyalurkan hak politiknya sesuai dengan aspirasinya, hal ini mendapat jaminan dalam UUD 1945 pasal …

1. 27 ayat 2
2. 28, 28 E ayat 3
3. 29 ayat 2
4. 30
5. 31

4.    Seorang guru memberikan nilai kepada siswa sesuai dengan prestasinya. Hal ini sesuai dengan teori keadilan ...

1. komulatif
2. konvensional
3. perbaikan
4. distributif
5. kodrat

5.    Contoh penegakkan keadilan dan keterbukaan dalam berbagai kehidupan, khususnya di bidang hukum adalah ...

1. tidak memandang seseorang bersalah sebelum dibuktikan di pengadilan
2. memberikan upah yang sama kepada setiap orang
3. memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah
4. memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menduduki jabatan tertentu
5. memberikan hak yang sama untuk ikut dalam pemilihan presiden

6.Pembangunan di negara kita selain mengutamakan kemakmuran juga mengutamakan unsur keadilan. Unsur keadilan diwujudkan dalam ...

1. pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
2. peningkatan pendapatan perkapita
3. peningkatan pendapatan nasional
4. menaikkan pendapatan golongan ekonomi lemah
5. meningkatkan keterampilan rakyat dalam pembangunan

7.Politik luar negeri bebas aktif memiliki prinsip pokok sebagai berikut, kecuali ...

1. negara kita bersahabat dengan segala bangsa
2. negara kita hanya berhubungan dengan Negara yang menguntungkan Indonesia
3. negara kita mengikat sendi-sendi hukum internasional
4. negara kita membantu pelaksanaan keadilan sosial
5. negara kita menjalankan politik damai

8.Gaji Pimpinan lebih tinggi dari pada gaji bawahan , hal ini adalah contoh keadilan…

1.  komulatif
2. konvensional
3. perbaikan
4. distributif
5. kodrat

9.Perwujudan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa harus berawal dari reformasi di bidang…

     A.Kesehatan

     B.Pendidikan

     C.Birokrasi

     D.Ekonomi

     E.Militer

10.Yang bukan , prinsip pemerintahan yang baik menurut UNESCAP adalah…

     A.Partisipasi masyarakat

     B.Profesional

     C.Nepotisme

     D.Akuntabilitas

     E.Keadilan

11.Yang bukan , pengertian dari keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah…

     A.Tidak berat sebelah atau tidak memihak

     B. Berpihak pada kebenaran

     C.Tidak sewenang-wenang.

     D. Memberikan sesuatu sesuai dengan haknya

     E. Sama rasa sama rata

12.Yang bukan , ciri-ciri dari keterbukaan di bawah ini adalah…..

     A.Mengecilnya ruang dan waktu

     B.Batas-batas territorial suatu Negara menjadi tidak relevan

     C.Hilangnya deferensiasi social

     D.Dunia semakin menglobal

     E.Kita semakin terisoler

13. Untuk membina sikap nasionalisme harus dihindarkan sikap ...

A.    bangga sebagai bangsa yang paling unggul

B.    menghormati kemerdekaan setiap bangsa

C.    mementingkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan

D.   menggalang persahabatan antar bangsa

E.    berjuang mempertahankan kemerdekaan

14.Perhatikan tabel di bawah ini:

No	Pernyataan
1 2 3 4 5	Ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah Korupsi, kolusi, dan nepotisme Kenaikan harga kebutuhan pokok Sikap saling curiga mencurigai Persaingan yang sehat

Berdasarkan tabel di atas, yang merupakan dampak pemerintahan yang tidak transparan adalah nomor ...

1. 1, 2, dan 3
2. 1, 2, dan 4
3. 1, 3, dan 5
4. 2, 3, dan 4
5. 3, 4, dan 5

15.Negara di bawah ini yang paling transparan di dunia dalam hal bersih ( tidak korupsi ) adalah…

     A.Amerika Serikat

     B.Australia

     C.Anggola

     D.Selandia baru

     E.Austria

16.KPK akan menangani perkara minimal sebesar…

    A.1.000.000

    B.10.000.000

    C.100.000.000

    D.1.000.000.000.

    E.10.000.000.000.

17.Pemerintah Indonesia sesungguhnya sudah serius menangani masalah KKN , meskipun hasilnya sampai sekarang belum maksimal, hal ini dengan adanya…

   A. KPK

   B. MK

   C. KY

   D. DPD

   E. KPI

18.Contoh perilaku positif dalam upaya menegakkan keadilan di lingkungan sekolah adalah…@

     A.Para siswa mamatuhi tata tertib sekolah

     B.Turut serta menjaga ketertiban lingkungan

     C.Menjaga kebersihan lingkungan

     D.Menghormati putusan Hukum

     E.Mendukung supremasi hokum

19.Sebagai sarana pengatur konflik merupakan fungsi dan peranan dari…

   A. Sosialisasi

   B. Reformasi

   C. Budaya

   D. Partai Politik

   E. Demokrasi

20.Sejumlah pola sikap , keyakinan dan perasaan tertentu yang mendasari , mengerakkan dan member arti pada tingkah laku dan proses politik ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat dinamakan budaya…

   A. Komunikasi

   B. Politik

   C. Reformasi

   D. Monopoli

   E. Demokrasi

21.Menjadi pengurus OSIS dan ekstra kurikuler adalah termasuk budaya politik…@

   A. Kaula

   B. parokial

   C. Partisipan

   D. Campuan

   E. Praktik

22.Budaya politik yang ditemukan pada masyarakat tradisional dan sederhana dinamakan budaya politik…

   A. Kaula

   B. parokial

   C. Partisipan

   D. Campuan

   E. Praktik

23. Satuan unit terkecil dalam suatu kelompok adalah…

    A. Masyarakat

    B. Keluarga

    C. Sekolah

    D. Kelompok

    E. Gerombolan

24. Prinsip demokrasi Pancasila tercermin pada sila ke …

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

   E. 5

25.Kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi  , yaitu tipe tradisional dan tipe modern adalah pendapat…

   A. Arbi Sanit

   B. Mochtar Naim

   C. Miriam Budiarjo

   D. Bambang Wijayanto

   E. Yap Thian Hiem

26.Memperjuangkan perubahan secara evolusi atau bertahap sesuai perkembangan dari masyarakat sendiri dan didasarkan pada aturan politik yang ada dinamakan…

  A. Radikal

  B. Moderat

  C. Konservatif

  D. Liberal

  E. Reaksioner

27.Rakyat merupakan aktor utama di dalam  proses pembuatan keputusan dinamakan rezim…

  A.Otoriter

  B.Patrimonial

  C.Partisipatif

  D.Diktator

  E.Demokratis

28.Yang bukan , bentuk partisipasi budaya politik partisipan adalah…

   A. Kampanye

   B. Ikut Pemilu

   C. Golput

   D. Merebut posisi politik

   E. Melakukan kritik dan saran dengan baik

29.Kata kebudayaan berasal dari kata “ buddhayah “ yang berasal dari bahasa…

   A.Sanskerta

   B.jawa

   C. Latin

   D. Sunda

   E. Padang

30.Dalam pandangan tradisional , pemilihan pemimpin didasarkan karena faktor-faktor berikut ini , Kecuali….

    A.Ras

    B.Agama

    B. Kemampuan memerintah

    C.Agama

    D.Kharismatik

    E.Emosional

31.Yang bukan , prinsip demokrasi di bawah ini adalah…

   A. Pemilu yang demokratis

   B. Peradilan yang independen

   C. Pemerintahan berdasar konstitusi

   D. Adanya kudeta militer

   E. Kontrol sipil atas militer

3. Adanya demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung adalah macam-macam demokrasi menurut….

   A. Cara penyaluran kehendak rakyat

   B. Dasar prinsip ideologi

   C. Dasar prioritas

   D. Dasar wewenang dan hubungan antar  alat kelengkapan negara

   E. Cara memperolehnya

33. Masyarakat dimana anggotanya terdiri atas berbagai kelompok yang berbeda etnis , agama dan budaya serta dapat hidup dan bekerjasama secara damai dinamakan masyarakat…

   A. Kota

   B. Desa

   C. Madani

   D. Modern

   E. Metropolis

34.Yang bukan , ciri-ciri masyarakat Madani menurut Prof.Dr.AS.Hikam di bawah ini adalah…

    A. Ketergantungan

    B. Kesukarelaan

    C. Keswasembadaan

    D. Kemandirian

    E. Keterkaitan

35. Supremasi hukum artinya…

    A. Hukum sebagai Panglima

    B. Hukum dapat dibeli

    C. Hukum dapat direkayasa

    D. Hukum dapat diatur

    E. Hukum hanya untuk orang berduit

36.Ciri negara demokrsi menurut International Commission of Jurist di bawah ini adalah , kecuali…

    A. Pemilu yang bebas

    B. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat

    C. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak

    D. Kebebasan untuk berorganisasi

    E. Peran pers yang dibatasi

37. Yang bukan , karakter dan jiwa demokrasi di bawah ini adalah…

    A. Bersikap kritis

    B. Rasa hormat dan tanggungjawab

    C. Jujur

    D. Adil

    E. Tertutup

38. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian di bawah ini , kecuali…

   A. Pemerintahan dari rakyat

   B. Pemerintahan karena rakyat

   C. Pemerintahan untuk rakyat

   D. Pemerintahan oleh rakyat

   E. Pemerintahan untuk penguasa

39. Salah satu media cetak yang pernah dibredel oleh pemerintahan Orde Baru adalah…

   A. Radar Bogor

   B. Tempo

   C. Suara Merdeka

   D. Kedaulatan Rakyat

   E. Republika

40. Menurut M.Rusli Karim , rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan…

   A. Rakyat

   B. Sipil

   C. ABRI / TNI

   D. Swasta

   E. Penduduk